Tegas News
Uncategorized

Ketua HNSI Sulsel Chairil Anwar: Nelayan Jadi Objek Pungutan Liar Pihak Tidak Bertanggung Jawab.

TEGASNEWS.ID – MAKASSAR. Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD HNSI) Provinsi Sulsel membuat pernyataan sikap dan tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Sulsel terkait beberapa masalah yang merugikan masyarakat nelayan di Sulsel.

Pernyataan sikap dan tuntutan tersebut disampaikan Ketua DPD HNSI Sulsel, Ir. H. Chairil Anwar, MM bersama Pengurus DPD dan seluruh ketua DPC serta perwakilan rukun nelayan di hadapan Komisi B DPRD Sulsel, Kamis (25/11/2021) siang.

Selain menolak PP Nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku di Kementrian Kelautan dan Perikanan juga menuntut pelayanan SPB dan SLO di seluruh pelabuhan Perikanan provinsi Sulawesi Selatan.

Ketua DPD HNSI Sulsel ini menyampaikan bahwa kondisi saat ini nelayan mengalami kesulitan karena tidak adan petugas SLO dan SPB di beberapa Pelabuhan Perikanan diantaranya, Paotere, Lonrae, Pontap, Cempae, Maccini Baji mengakibatkan nelayan menjadi objek pungutan liar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kalupun ada petugas melayani masyarakat nelayan pun masih mendapatkan kesulitan karena masalah jarak ke daerah penangkapan ikan ke tempat domisili mereka terutama yang berada di kepulauan Pangkep dan Selayar, tambahnya.

Apalagi SPB hanya berlaku sehari.
Ketua DPC HNSI Kabupaten Gowa, Muh. Ayusal Salam, S.ST.Pi, MM menyampaikan di depan Anggota DPRD Komis B, beberapa pelabuhan perikanan di bawah naungan Pemerintah Sulsel terkesan tidak di urus baik sebagai contoh PPI Barombong yang terletak di muara Sungai Jeneberang Gowa terlihat terbengkalai. Bahkan tidak ada petugas SLO dan SPB di PPI Barombong.

Nelayan yang melakukan bongkar ikan di PPI Barombong mengatakan, biasanya selesai bongkar di PPI Barombong selalu mengurus SLO dan SPB di PPI Beba Takalar atau di PP Untia Makassar kadang nelayan merasa kesulitan karena jaraknya jauh sehingga harus bolak balik, di laut terombang ambing oleh ombak sampai didaratan pun di ombang ambing karena tidak tersedianya petugas’ tambahnya.

DPD HNSI Sulsel berharap Pemerintah Propinsi menempatkan petugas yang berwenang mengeluarkan SLO dan SPB paling lambat 3 x 24, mempertimbangkan adanya perangkat pemerintah mengeluarkan SLO dan SPB di pulau-pulau.

Selain itu juga meminta kepada semua penegak hukum di laut memberikan relaksasi/pengecualian untuk memiliki SLO dan SPB saat akan melakukan penangkapan ikan, dan menuntut pemerintah menyiapkan tempat perizinan di setiap pelabuhan dan sentra-sentra nelayan di seluruh pelabuhan perikanan.

Selain mengajukan tuntutan DPD HNSI Sulsel bersama Pengurus DPC, Ranting dan rukun nelayan menawarkan ke Pemerintah Provinsi Sulsel untuk dapat membantu dan bekerjasama pemerintah menjadi petugas operator dan fasilitator.

Demikian Humas DPD HNSI Provinsi Sulsel memberitakan. (syukri/yahya).

Editor : Janur

Berita Terkait

Yusuf Penjual Somay Pakai Motor ini Setiap Saat Mangkal di Depan Kampus Unismuh Makassar

Tegas News

Wulan Siswa SMAN 21 Gowa Menilai Sosialisasi Unismuh Makassar Tampil Beda

Tegas News

Wujudkan Pelayanan Prima, Kapolsek bersama Personel Polsek Tompobulu Turun Melaksanakan Pengaturan di Depan Pasar

Tegas News

Wujudkan Impian dan Cita Cita, Nurul Cahyani Alumni SMA Negeri 1 Takalar Pilih Kuliah di Unismuh Makassar

Tegas News

Wujud Kepedulian, Wakapolres Gowa Kunjungi Anggota Yang Sakit dan Berduka

Tegas News

WOW, SEMARAK ULTAH DI KOMPLEKS BULOG

Tegas News