TEGASNEWS.ID – MAKASSAR. Seperti yang diberitakan TegasNews online pekan lalu akan kisruhnya kebijakan pemkot soal memberhentikan empat ribu lebih RT dan sembilan ratus lebih RW, kini riaknya mulai muncul dibeberapa wilayah dikota Makassar, dimana muncul protes akan rencana pemkot yang menurut sumber 23 /Maret seluruhnya demisioner. Di Wilayah Panakkukang ada sejumlah RT/RW dengan tegas akan menolak keputusan Pemkot yang saat ini dikomandoi Danny Pomanto.
Demikian pula di Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya sejumlah RW /RT siap menyambut kebijakan dengan aksi demo dan surat pernyataan untuk tidak menerima kebijakan tersebut.
Alasan mereka sederhana sebab yang menjadi PJ sangat kentara adalah orang-orang yang pernah atau dikenal sebagai Tim sukses DP – Fatma . Artinya menurut sumber ini yang nanti dipilih pj lewat penunjukan dari Kecamatan dan lurah adalah orang tertentu yang sudah di plot dari hasil kerja pilkada lalu ” sangat tidak benar karena yang mengganti selaku pj pilihan pemerintah,bukan pilihan warga sementara ini adalah Ketua Kerukunan warga / tetangga ,ini dasar penolakan kami ” jelas salah seorang warga di Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya.
Tokoh masyarakat lain menyebut ini sangat rawan akan menimbulkan gesekan sosial, pertama antar warga dengan pemerintah, Kedua antara warga dengan warga, Bisa dibayangkan warga yg mengganti adalah tetangga sendiri atau sebelah gang domisilinya makanya yakinlah yang diganti akan kurang bagus hubungannya pada tetangganya dan bisa bermuara pada ketidak harmonisan hubungan lagi secara berkelompok atau perorangan,” makanya sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah dampaknya Kebijakan ini.
Bahkan menurut tokoh yang juga salah seorang ketua RT, ” silahkan ganti.Tak usah ada pj tapi semua kebutuhan pelayanan warga sementara di kantor lurah ” saya pikir ini lebih arif ” tuturnya.
Menurut informasi yang diperoleh mulai tadi malam ada beberapa kelurahan di 15 Kecamatan di Makassar telah memanggil RW,/RT untuk pertemuan dikantor kelurahan dan menurut bocoran yang dipanggil ini akan diberikan penjelasan dalam rangka penggantiannya.
Yang pasti kebijakan pemkot sangat tidak rasional dan entah apa yang ingin dicapai pemerintah kota Makassar.sebab ini sangat rawan dengan terjadinya gesekan antar yang mempengaruhi kestabilan kota Makassar.Banyak yang memprediksi ini adalah kebijakan politis yang tidak bisa dibiarkan terjadi.Dan perlu mendapat perlawanan.
Dari sekian banyak yang akan di hentikan sedikitnya 65 persen yang menolak dan siap memberikan perlawanan , salah satunya dengan aksi Demo.(Janur)
